Suparjo Ramalan
Kondisi tersebut diperparah oleh program restrukturisasi keuangan yang dinilai tidak dilakukan secara efektif, sehingga kinerja perusahaan yang kalah bersaing di pasaran.
"Tanpa adanya proteksi regulasi dan bantuan dana pemerintah, banyak BUMN yang memang tidak bisa bersaing karena produknya kalah bersaing dibandingkan dengan pemain swasta," ungkap dia.
Dia mencatat, banyak BUMN memiliki beban utang yang tinggi sehingga menggerus pendapatan perusahaan. Dan sekali terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang dalam, mampu membuat utang BUMN naik signifikan
Faktor-faktor inilah yang membuat BUMN tidak memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini dikhawatirkan Bhima karena perseroan yang mendapat PMN adalah mereka yang menguasai hajat hidup orang banyak.
"Itu yang menjadi problem. Ada yang di sektor migas, kelistrikan misalnya, jadi di sini letak dilemanya. Jadi saling menyandera antara pemerintah butuh BUMN untuk penugasan atau menyalurkan subsidi. Sementara BUMN butuh pemerintah untuk mendorong terus PMN dan menyelamatkan keuangan yang sedang kritis," tutur dia.
Model simbiosis tersebut, lanjut Bhima, merupakan simbiosis yang tidak sehat lantaran merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.
Dari arsip pemberitaan MNC Portal Indonesia, utang keseluruhan BUMN mencapai Rp1.682 triliun hingga September 2020. Tren kenaikan utang perseroan terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun lalu, kenaikan signifikan terjadi karena BUMN kekurangan dana operasionalnya untuk menggenjot sejumlah program, salah satunya adalah anggaran BUMN Karya untuk pembangunan infrastruktur.
(IND)
