AALI
10000
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1450
ACST
256
ACST-R
0
ADES
1645
ADHI
1060
ADMF
8025
ADMG
161
ADRO
1200
AGAR
420
AGII
1040
AGRO
865
AGRO-R
0
AGRS
510
AHAP
69
AIMS
490
AIMS-W
0
AISA
250
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3170
AKSI
720
ALDO
825
ALKA
236
ALMI
242
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
461.96
-0.19%
-0.89
IHSG
5834.39
0.01%
+0.53
LQ45
868.39
-0.13%
-1.11
HSI
28593.81
1.42%
+399.72
N225
28406.84
2.09%
+582.01
NYSE
16422.96
0.05%
+7.60
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,270
Emas
857,957 / gram

Ada Aturan Baru tentang Upah, Buruh: Hidup Semakin Sulit!

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Senin, 01 Maret 2021 19:40 WIB
Adanya peraturan ini, justru membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi.
Ada Aturan Baru tentang Upah, Buruh: Hidup Semakin Sulit! (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Beberapa waktu lalu pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan yang cukup membuat hak para tenaga kerja dan buruh menjadi tidak terlindungi haknya. 

Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona (Covid-19). 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan, lewat peraturan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh. 

Adanya peraturan ini, justru membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi. 

“Karena pengusaha diperbolehkan mengurangi upah pekerjanya dengan alasan Covid-19,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (28/2/2021). 

Memang menurut Mirah, pandemi virus corona (Covid-19), berdampak luas kepada berbagai sektor termasuk usaha. Oleh karena itu, pandemi ini juga tidak dikehendaki oleh semua pihak. 

“Namun saya berharap dalam kondisi ini pemerintah seharusnya tidak menerbitkan peraturan yang merugikan pekerja atau buruh,” tukas Mirah. 

Memang industri padat karya yang dimaksud dalam Permen tersebut hanya mencakup pada 6 kategori saja. Yakni industri makanan, minuman, dan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furniture. 

“Namun justru di industri ini upah pekerjanya lebih banyak sebatas upah minimum. Artinya jika upahnya dikurangi, maka pekerja atau buruh dipastikan akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkasnya. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD