Sebelum shutdown terjadi, AS telah menetapkan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia.
Menurut Airlangga, penurunan tarif resiprokal dari angka sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen sudah membantu lima juta penduduk yang bekerja di sektor tekstil, furnitur, dan alas kaki.
Sebagai informasi, shutdown pemerintahan AS terjadi setiap kali rancangan belanja negara baru gagal disahkan tepat waktu.
Kondisi ini menyebabkan banyak layanan publik non-esensial berhenti beroperasi, ribuan pegawai federal dirumahkan tanpa gaji, dan memunculkan ancaman PHK massal. Ketidakpastian ini kini berdampak pada terhentinya proses negosiasi dagang bilateral.
(kunthi fahmar sandy)