Iqbal Dwi Purnama
Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur gas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh alokasi sebesar Rp10,45 triliun. Anggaran ini antara lain mendukung program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
"Ini kan kita mau bikin keadilan sosial, maka kita minta masukan kira-kira daerah-daerah mana yang belum ada listriknya kita pasangin semua agar rakyat punya hak untuk bisa diterangi," tutur Bahlil.
Adapun Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mendapatkan anggaran Rp1,82 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp874,90 miliar, Badan Geologi Rp774,83 miliar, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp702,53 miliar, Sekretariat Jenderal Rp537,91 miliar, BPH Migas Rp474,43 miliar, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Rp89,38 miliar, Dewan Energi Nasional Rp81,47 miliar, dan BPMA Aceh Rp109,3 miliar.
