Anggie Ariesta
Belanja negara tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun (Belanja K/L Rp196,1 triliun dan Belanja Non K/L Rp217,1 triliun) dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Thomas menjelaskan belanja Pemerintah Pusat diprioritaskan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti dukungan operasional sekolah, program pendidikan dan kesejahteraan, bantuan pertanian, subsidi, serta pembangunan infrastruktur, terutama di sektor pertanian.
Pemerintah juga dinilai cepat beradaptasi dengan berbagai tantangan global, termasuk peningkatan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar yang terjadi belakangan ini. Adaptasi ini dilakukan melalui strategi keuangan yang prudent dan berwawasan ke depan.
"Meskipun kondisi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus berupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga keberlanjutan utang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
