Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula di tingkat konsumen menuai kritikan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Adapun harga gula di tingkat konsumen berdasarkan HAP menjadi Rp17.500 per kilogram (kg). Harga tersebut naik dari sebelumnya yaitu Rp16.000 per kg.
Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, menilai seharusnya harga gula konsumsi di serahkan ke mekanisme pasar, sehingga harga yang didapat berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen.
Menurutnya, ketimbang mengintervensi HAP gula, pemerintah diminta menjaga harga pasar terendah dengan menaikan harga pokok penjualan (HPP) gula. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar penetapan harga lelang antara petani tebu dan pabrik gula.
"Kalau dikaitkan dengan relaksasi (gula), kita ini sebetulnya nggak perlu pemerintah ini mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi dengan adanya HAP di tingkat konsumen,” ujar Soemitro saat Market Review IDX Channel, Senin (1/7/2024).
Alih-alih mengatur HAP, otoritas diminta fokus pada harga pokok penjualan (HPP).
Soemitro menilai kebijakan HAP gula dapat diterapkan apabila terjadi lonjakan harga secara anomali di pasaran. Bahkan, pemerintah bisa mengatasi persoalan harga yang terkerak naik dengan menyiapkan stok gula konsumsi.
Soemitro menyebut, kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stok atau cadangan gula nasional.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera memiliki cadangan gula nasional melalui BUMN pangan, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga gula ke depannya.
"Kalau toh terjadi anomali lonjakan harga, nah ini yang penting. Pemerintah harus memegang stok gula, jangan serahkan semuanya kepada pihak yang bukan atau di luar kendali pemerintah," kata dia.
