Atikah Umiyani
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai PT Freeport Indonesia (PTFI) masih lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan negosiasi perpanjangan lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Padahal, perpanjangan kontrak PTFI sudah hampir selesai.
"(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan Menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga ya," kata Bahlil usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Hal tersebut dia ungkapkan kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi.
Keputusan ini diambil mengingat kontrak PTFI berakhir pada 2041.
"Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan IUPK karena 2041 (kontrak) selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Kamis (11/7/2024) lalu.
Bahlil menuturkan, dengan perpanjangan IUPK ini maka pemerintah akan memiliki 61 persen saham Freeport. Kepemilikan itu naik dari total saham yang dimiliki pemerintah saat ini yang masih sebesar 51 persen, dengan 10 persen di antaranya milik Pemerintah Daerah Papua dan 41 persen lainnya milik pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Terus saat ini sahamnya negara sudah 51 persen. Nah, dengan perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah 10 persen. Jadi total (kepemilikan) saham Freeport oleh negara itu 61 persen," kata Bahlil.
(NIA DEVIYANA)
