Ferdi Rantung
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Dalam proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen. Dengan begitu, jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen.
"Terus saham negara sekarang sudah 51 persen, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persen, jadi total saham negara di Freeport itu sebesar 61 persen," kata dia.
