Atikah Umiyani/MPI
"Nah masalahnya tuh ada ego sektoral. Kalau misalnya itu gunakan data Bansos seolah-olah yang memberikan subsidi itu Kemensos bukan Pertamina. Nah ego itu harus dihilangkan, karena ini masalah bangsa bukan masalah Pertamina, bukan masalah kemensos," tegas Fahmi.
Dibandingkan penggunaan KTP, menurut Fahmi, data dari Kemensos bisa lebih bisa diandalkan. Hal itu juga akan memudahkan Pertamina untuk penyaluran LPG 3 Kg subsidi agar tidak akan salah sasaran lagi.
"Kenapa harus gunakan ktp gitu loh, itu yang saya sampai sekarang engga habis pikir, pertimbanganya apa," pungkas Fahmy.
(DES)
