Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan pemerintah untuk menggunakan data Kemensos dalam membatasi pembelian LPG 3 kg dari pada mewajibkan penggunaan KTP.
"Kalau gunakan KTP, informasi di KTP sangat terbatas. Nama umur alamat tapi itukan tidak menunjukan bahwa dia berhak memperoleh subsidi, kalau orang kaya punya KTP bisa juga beli 3 kg kan," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).
Menurut Fahmy, seharusnya warung-warung kecil yang selama ini menjual gas melon itu tidak dilarang sebab keberadaan mereka juga telah membantu Pertamina untuk mendistribusikan LPG 3 Kg tersebut.
Agar memudahkan penjualan tepat sasaran, warga yang kurang mampu dapat diberikan kode khusus yang dapat dipindai untuk membeli gas melon harga subsidi.
Adapun terkait data warga yang kurang mampu, Pertamina bisa menggunakan data milik Kementerian Sosial yang selama ini digunakan dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurutnya, data itu sudah jauh lebih baik karena terus mengalami pembaruan oleh Kemensos.
"Nah bagi yang tidak punya barcode pembagian dari Kemensos tadi maka dia boleh juga beli gas 3 Kg tapi dengan harga keekonomian sama dengan yang 12 Kg. Nah itu saya kira salah satu solusi agar tepat sasaran tapi warung kecil tetap bisa jual gas 3 Kg. Itu penting menurut saya," terang Fahmy.
Lebih lanjut ia berpendapat bahwa selama ini pemerintah masih memiliki ego sektoral masing-masing sehingga Pertamina tidak berpikir untuk meminta data kepada Kemensos melainkan ingin mendata sendiri lewat MyPertamina. Padahal, menurutnya, itu hanya akan menyusahkan orang miskin yang tidak memiliki akses ke MyPertamina.
"Nah masalahnya tuh ada ego sektoral. Kalau misalnya itu gunakan data Bansos seolah-olah yang memberikan subsidi itu Kemensos bukan Pertamina. Nah ego itu harus dihilangkan, karena ini masalah bangsa bukan masalah Pertamina, bukan masalah kemensos," tegas Fahmi.
Dibandingkan penggunaan KTP, menurut Fahmi, data dari Kemensos bisa lebih bisa diandalkan. Hal itu juga akan memudahkan Pertamina untuk penyaluran LPG 3 Kg subsidi agar tidak akan salah sasaran lagi.
"Kenapa harus gunakan ktp gitu loh, itu yang saya sampai sekarang engga habis pikir, pertimbanganya apa," pungkas Fahmy.
(DES)
