Atikah Umiyani/MPI
Adapun terkait data warga yang kurang mampu, Pertamina bisa menggunakan data milik Kementerian Sosial yang selama ini digunakan dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurutnya, data itu sudah jauh lebih baik karena terus mengalami pembaruan oleh Kemensos.
"Nah bagi yang tidak punya barcode pembagian dari Kemensos tadi maka dia boleh juga beli gas 3 Kg tapi dengan harga keekonomian sama dengan yang 12 Kg. Nah itu saya kira salah satu solusi agar tepat sasaran tapi warung kecil tetap bisa jual gas 3 Kg. Itu penting menurut saya," terang Fahmy.
Lebih lanjut ia berpendapat bahwa selama ini pemerintah masih memiliki ego sektoral masing-masing sehingga Pertamina tidak berpikir untuk meminta data kepada Kemensos melainkan ingin mendata sendiri lewat MyPertamina. Padahal, menurutnya, itu hanya akan menyusahkan orang miskin yang tidak memiliki akses ke MyPertamina.
