Kiswondari Pawiro
IDXChannel - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 3 Agustus 2022. Padahal pada 10 Juli 2022 lalu, ketiga jenis BBM ini sudah dinaikkan harganya.
Terkait hal ini, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan berpandangan, belum tepat untuk menaikan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya karena beberapa sejumlah alasan. Pertama, kondisi masyarakat hari ini tengah susah karena masih pemulihan pasca pandemi.
"Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepda rakyat," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (23/8/2022).
Kedua, Irwan melanjutkan, kenaikan harga BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Karena kenaikan BBM ini akan memberikan efek domino.
"Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka," terang legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Ketiga, kata Irwan, efek tidak langsung dari kenaikan harga BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan sektor lainnya.
Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus terhadap kebocoran-kebocoran dalam diatribusi BBM bersubsidi. Bahkan, ia pun mengapresiasi salah satu langkah itu dengan memanfaatkan aplikasi MyPertamina. Masalah penjualan BBM ilegal juga menjadi salah satu masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah, ketimbang menaikkan harga BBM dan menyulitkan masyarakat.
"Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalau di tingkat grassroot saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap). Program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperi MyPertamina perlu kita apresiasi, tetapi hal itu baru sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan," tukasnya.
"Di atas sana masih banyak yg perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," pungkas pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini.
(NDA)
