Selain itu, insentif fiskal juga akan diberikan di sektor properti, otomotif, dan padat karya, sambil terus menjaga stabilisasi harga pangan.
Dalam upaya mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Deregulasi, menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya. Optimalisasi capital expenditure (Capex) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi bagian dari strategi ini.
"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," katanya.
Akselerasi belanja pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan yang lebih tinggi dari siklus triwulanan, dengan harapan dapat mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait potensi kebijakan Trump 2.0 dan memperluas pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).
"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," kata Airlangga.