“Harus betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, jangan sampai terjadi kebocoran. Ini memerlukan, sekali lagi, tidak hanya langkah responsif dengan pengawasan yang ketat, tapi juga langkah proaktif dengan memberi masukan semenjak perencanaan program, pelaksanaan program sampai prediksi potensi penyimpangan setelah evaluasi pengawasan dilakukan,” imbuhnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa peranan APIP bukan saja mengawasi kelalaian (oversight) tapi juga membantu pada saat eksekusi program.
“Harapan saya selaku Mendagri, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight. Bahkan juga, foresight yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan,” papar Tito.
Pengelolaan anggaran yang sehat dengan pengawasan dari APIP diharapkan dapat membuat pemerintah daerah bertahan dalam mengelola stabilitas postur APBD pada masa pandemi.
“Harapan kita ditengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yang sedang kesulitan. Belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran. Sehingga di tengah masa pandemi ini, ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya bisa stabil, pulih dan bahkan tumbuh makin positif,” tandasnya. (SANDY)