Athika Rahma
IDXChannel - Adanya wacana pemerintah mengatur pembelian Jenis BBM Penugasan Khusus (JBKP) mendapat sambutan baik. Sebab, hal tersebut membuat penyaluran subsidi berjalan efektif.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, reformasi penyaluran subsidi ini memang harus dilakukan meskipun terdapat potensi kenaikan harga barang jika penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, bagi masyarakat, aturan ini akan berdampak terhadap mereka yang menikmati subsidi tidak tepat sasaran. Hal ini sedikit banyak akan berdampak terhadap pengeluaran dan daya beli bagi masyarakat.
"Ketika subsidi tepat sasaran, potensi kenaikan harga barang akan terjadi karena akan ada kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang selama ini seharusnya tidak menggunakan barang subsidi tetapi menggunakan barang subsidi," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (31/5/2022).
Namun, itulah risiko yang harus dihadapi karena perusahaan yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi memang harus mematuhi peraturan itu. Di sisi lain, subsidi yang berbasis barang harus diubah menjadi subsidi berbasis orang supaya tidak memberatkan APBN.
"Hal ini sangat penting karena jika kita subsidi kepada barang maka dipastikan tidak tepat sasaran. Berapapun kouta yang dianggarkan dalam APBN pasti akan jebol karena siapapun bisa menggunakan barang subsidi tersebut. Hal ini karena tidak ada larangan yang jelas dari pemerintah terkait dengan hukuman jika tidak tepat sasaran," ujarnya.
Selain itu, dampaknya bagi negara pasti akan sangat membantu karena beban keuangan akan semakin berkurang. "Negara akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor yang lain, tidak melulu subsidi energi," katanya.
Namun permasalahannya, data yang ada saat ini belum tepat. "Saya yakin seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, persamaan data akan lebih mudah asalkan semua pihak mempunyai visi yang sama untuk mengurangi beban subsidi," ungkapnya.
(SAN)
