Lebih lanjut, Nailul sangat ragu jika hanya 20 persen dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dari APBN. "Sebenarnya ini bisa terbukti dari masuknya IKN ke proyek strategis nasional (PSN) di mana salah satu untuk kemudahan itu dalam hal transaksinya," jelasnya.
Menurutnya, permintaan Presiden Jokowi untuk memasukan proyek IKN ke PSN salah satunya untuk mempercepat keuangan. Dengan begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mempercepat kucuran anggaran untuk IKN Nusantara.
“Karena kalau kita lihat salah satu pasalnya itu di PP tersebut memang memerintahkan bahwa ketika pemerintah pusat untuk membangun sebuah PSN, Kemenkeu bisa mengucurkan dana prioritas. Jadi prioritasnya sangat tinggi," ujarnya.
(FRI)