AALI
9300
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2470
ACES
690
ACST
161
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
775
ADMF
8200
ADMG
175
ADRO
3130
AGAR
312
AGII
2310
AGRO
855
AGRO-R
0
AGRS
119
AHAP
107
AIMS
248
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1200
AKSI
274
ALDO
770
ALKA
300
ALMI
290
ALTO
194
Market Watch
Last updated : 2022/08/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.59
0.44%
+2.37
IHSG
7084.66
0.39%
+27.31
LQ45
1007.80
0.4%
+4.03
HSI
20201.94
0.14%
+27.90
N225
28175.87
0.87%
+243.67
NYSE
0.00
-100%
-15267.16
Kurs
HKD/IDR 545
USD/IDR 14,925
Emas
858,734 / gram

Berapa Sih Pajak YouTuber & Selebgram? Cek Disini Nih

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti
Jum'at, 26 Februari 2021 13:25 WIB
Direktur Eksekutif CITA Ruben Hutabarat mengatakan, potensi pajak dari profesi Youtuber, Selebgram, dan lainnya bisa mencapai Rp10 triliun lebih.
Berapa Sih Pajak YouTuber & Selebgram? Cek Disini Nih (FOTO:MNC Media)
Berapa Sih Pajak YouTuber & Selebgram? Cek Disini Nih (FOTO:MNC Media)

IDXChannel– Saat ini YouTuber sudah dianggap sebagai salah satu profesi. Bahkan, banyak orang yang berlomba-lomba menjadi seorang YouTuber. 

Direktur Eksekutif CITA Ruben Hutabarat mengatakan, potensi pajak dari profesi Youtuber, Selebgram, dan lainnya bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun dan ini sudah pernah diperkirakan oleh Dirjen Pajak

"Kalau secara formal sendiri sebetulnya kan potensi dari profesi Selebgram, YouTuber, dsbnya ini sudah pernah diperkirakan oleh Dirjen Pajak potensinya bahkan mencapai sekitar Rp10 triliun lebih dari para Selebgram, YouTuber, maupun Influencer,” katanya dalam acara Market Review IDX Channel di Jakarta, Jumat (26/2/2021). 

Potensi pajak tersebut, bisa dihitung dari perkiraan penghasilan yang diperoleh oleh para YouTuber dan kemudian dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang. 

Sampai saat ini, otoritas pajak pun sudah cukup intensif melakukan sosialisasi terkait apa saja yang menjadi kewajiban pajak bagi para pelaku profesi ini. 

Namun, karena YouTuber merupakan profesi baru yang muncul dari fenomena digital ekonomi, seharusnya langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak adalah bersifat ekstensifikasi. 

“Mengingat ini merupakan profesi baru yang muncul dari adanya fenomena digital ekonomi, sehingga memang seharusnya langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak adalah bersifat ekstensifikasi. Ekstensifikasi dengan memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada para pelaku di profesi baru ini daripada langsung melakukan intensifikasi yaitu dengan upaya-upaya pemeriksaan terhadap para pelaku industri digital ekonomi ini,” beber Ruben. 

Sementara itu, lanjut dia, tidak diperlukan treatment khusus untuk para YouTuber dalam membayarkan pajak penghasilan mereka. Karena instrumen yang ada pada Undang-Undang yang berlaku sudah bisa memajaki penghasilan yang diterima oleh para YouTuber. 

“Treatment khusus sebenarnya tidak diperlukan ya. Instrumen keundangan-undangan yang berlaku sudah bisa memajaki penghasilan yang diterima para Youtuber ini. Mereka bisa dibilang sebenarnya hanya profesi baru, namun penghasilan yang diperoleh mereka sendiri sebetulnya sudah bisa dipajaki. Jadi menurut kami tidak perlu ada peraturan spesifik yang perlu diterbitkan untuk memajaki mereka,” kata Ruben.  (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD