AALI
9725
ABBA
290
ABDA
7475
ABMM
1390
ACES
1340
ACST
191
ACST-R
0
ADES
3490
ADHI
810
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2240
AGAR
362
AGII
1440
AGRO
1355
AGRO-R
0
AGRS
169
AHAP
70
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
0
AKRA
785
AKSI
820
ALDO
1395
ALKA
334
ALMI
298
ALTO
254
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.60
-0.58%
-2.96
IHSG
6596.69
-0.26%
-17.37
LQ45
939.72
-0.54%
-5.10
HSI
24064.06
-0.2%
-48.72
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
16950.91
-1.56%
-268.15
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,548 / gram

Berkaca Kasus Dino Patti Djalal, Kemen ATR/BPN Janji Berantas Mafia Tanah

ECONOMICS
Giri Hartomo
Selasa, 16 Februari 2021 19:00 WIB
Tidak hanya yang dialami oleh ibunda Dino Patti saja. Kasus penyalahgunaan sertipikat tanah diduga juga dialami oleh warga-warga lainnya.
Berkaca Kasus Dino Patti Djalal, Kemen ATR/BPN Janji Berantas Mafia Tanah. (Foto: MNC Media)
Berkaca Kasus Dino Patti Djalal, Kemen ATR/BPN Janji Berantas Mafia Tanah. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Terungkapnya kasus mafia tanah yang melibatkan ibu dari mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, telah menampar wajah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

Untuk itu, Kementerian ATR berjanji untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Tidak hanya yang dialami oleh ibunda Dino Patti saja. Kasus penyalahgunaan sertipikat tanah diduga juga dialami oleh warga-warga lainnya.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Agus Widjayanto, mengatakan, dalam memberantas mafia tanah, diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberantas mafia tanah. Misalnya masyarakat harus melaporkan jika ada indikasi sengketa dan konflik pertanahan. 

"Masyarakat tentunya harus melakukan pengaduan laporan, laporan itu bisa disampaikan ke Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di kabupaten atau juga Kepolisian," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021). .

Dari pengaduan masyarakat, akan diidentifikasi oleh pihak BPN. Sehingga BPN akan memutuskan apakah kasus pengaduan masyarakat tergolong kasus mafia tanah atau kasus layanan pertanahan biasa. 

"Kita juga melakukan verifikasi kepada aparat terkait seperti kepala desa untuk cek data," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk memberantas mafia tanah. Salah satu buktinya dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Polri dan Kejaksaan dari 2017. 

Selain itu, pihaknya juga membentuk satuan tugas mafia tanah. Pembentukan ini tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat bahkan hingga daerah. 

"Kasus mafia tanah kita rapatkan bersama-sama, kita dari BPN menyajikan data pertanahan dan terkait dengan penyelidikan ditangani Polri tapi hasilnya apabila memang sertipikat yang peralihan memang dilakukan hasil kejahatan kita bisa lakukan pembatalan dari hak peralihan itu," ucapnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD