AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24965.55
0.05%
+13.20
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
0.00
-100%
-16818.98
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Dipolisikan karena Ungkap Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Dino Patti Djalal

ECONOMIA
Senin, 15 Februari 2021 14:40 WIB
LPSK siap memberikan batuan hukum kepada Dino Patti Djalal, yang dipolisikan akibat mengungkap adanya permainan ‘mafia tanah’.
Dipolisikan karena Ungkap Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Dino Patti Djalal (FOTO: MNC Media)
Dipolisikan karena Ungkap Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Dino Patti Djalal (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan batuan hukum kepada Dino Patti Djalal, yang dipolisikan akibat mengungkap adanya permainan ‘mafia tanah’.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menuturkan, saksi, korban, saksi pelaku, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Menurutnya, perlindungan Dino sebagai pelapor dan korban diatur pada Pasal 10 (1) dan (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum ini, sambung Hasto, bertujuan agar masyarakat yang menjadi saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tindak pidana, tidak takut mengungkap tindak pidana dialami dan diketahuinya dan siap membantu penegak hukum mengusut tindak pidana dimaksud.

"Pada kasus Dino, yang bersangkutan berupaya membantu penegak hukum untuk mengungkap sindikat mafia tanah. Upaya Dino selayaknya diapresiasi karena sebagai warga negara Dino aktif membantu penegak hukum membongkar praktik mafia tanah," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021). 

Jika pun terdapat tuntutan hukum terhadap Dino, kata Hasto, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dia laporkan atau dia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Untuk itulah LPSK mempersilahkan Dino Patti Djalal untuk mengajukan perlindungan ke LPSK karena sebagai pelapor sekaligus korban tindak pidana, hak-haknya dilindungi oleh negara," tuturnya.

Sekadar informasi, laporan Fredy terdaftar dengan nomor LP/860/II/YAN 2.5/SPKT/PMJ, tertanggal Sabtu, 13 Februari 2021. Dino disangka telah melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45a Ayat 3 dan atau Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Dino dianggap telah mencemarkan nama baik dan menghina Fredy dengan menyebutnya sebagai dalang sindikat mafia penipuan sertifikat tanah.

"Klien kami saudara Fredy memang benar ada membeli satu rumah di Jalan Antasari yang proses jual-belinya dimulai dari pembayaran uang muka sebesar Rp500 juta pada Ibu Dino. Selanjutnya, Fredy menebus sertifikat atas nama keponakan atau sepupunya (Yurmisnawita) tersebut di koperasi simpan pinjam," ujar Pengacara Ferdy, Tonin Tachta pada wartawan, Minggu (14/2/2021). (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD