IDXChannel - Biaya pembangunan rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mencapai Rp14,4 miliar per unit. Harga tersebut belum termasuk harga tanah karena pembebasan sudah dilakukan lebih dahulu.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menjelaskan, satu unit Rumah tapak untuk Menteri di IKN bakal dibuat full furnished atau lengkap dengan seluruh perabotan rumah tangganya. Bahkan disebutkan Iwan Menteri yang pindah ke IKN tinggal masuk dan siap ditempati.
"Kalau harga ini memang mausk spek fully furnished, termasuk isinya, memang bapak ibu Menteri yang menempati tinggal masuk saja, jadi isinya itu menang sudah lengkap," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1/2023).
Pada kesempatannya, Iwan menjelaskan kebutuhan biaya untuk pembangunan rumah tapak Menteri di IKN hingga tahun 2024 mendatang sebesar Rp520 miliar.
70 Perusahaan Minat Investasi di IKN
Di luar pembelian lahan, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 36 unit rumah tapak Menteri. Maka untuk satu unit pembangunan rumah Menteri mendapatkan alokasi dana Rp14,4 miliar.
"Ini merupakan paket MYC tahun 2022 sampai dengan 2024, dimana alokasi anggaran sebesar Rp78,48 miliar, telah terealisasi sebagai uang muka, ini baru terkontrak awal Desember lalu," sambungnya.
Lebih, lanjutnya Iwan menjelaskan saat ini pembangunan rumah tapak Menteri di IKN sudah masuk dalam tahap penyusunan desain untuk selanjutnya masuk pada tahapan Konstruksi.
Iwan menambahkan, dukungan APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rusun para pekerja konstruksi, dengan nilai kontrak MYC 2022-2023 sebesar Rp600 miliar. Total yang akan dibangun sebanyak 22 tower 4 lantai.
"Alokasi 2022 Rp471 miliar, dan realisasi keuangan sebesar 79% dari total dan realisasi fisik sampai akhir kemarin 89,75%, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Februari sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan," pungkasnya.
(SLF)
