AALI
9925
ABBA
400
ABDA
6500
ABMM
1555
ACES
1275
ACST
236
ACST-R
0
ADES
3050
ADHI
1085
ADMF
7800
ADMG
195
ADRO
1925
AGAR
330
AGII
1485
AGRO
2240
AGRO-R
0
AGRS
187
AHAP
71
AIMS
440
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1070
AKRA
4290
AKSI
400
ALDO
960
ALKA
240
ALMI
246
ALTO
262
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
504.74
-0.54%
-2.76
IHSG
6603.80
0.02%
+1.23
LQ45
945.59
-0.48%
-4.58
HSI
23996.87
0.06%
+13.21
N225
28860.62
1.42%
+405.02
NYSE
0.00
-100%
-16591.97
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,343
Emas
824,868 / gram

Bolehkah Hak Cuti Karyawan Dipotong karena WFH? Ini Penjelasan Kemnaker

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Kamis, 30 September 2021 15:18 WIB
Walaupun bekerja di rumah, para pekerja tetap berhak atas cuti tahunan yakni minimal 12 hari.
Walaupun bekerja di rumah, para pekerja tetap berhak atas cuti tahunan yakni minimal 12 hari.  (Foto: MNC Media)
Walaupun bekerja di rumah, para pekerja tetap berhak atas cuti tahunan yakni minimal 12 hari. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Work from home (WFH) atau bekerja dari rumah menjadi tren baru sejak adanya pandemi Covid-19. Kegiatan bekerja yang sebelumnya dilakukan di kantor, kemudian dilakukan di rumah masing-masing pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, walaupun bekerja dari rumah, para pekerja tetap berhak atas cuti tahunan yakni minimal 12 hari. Adapun cuti dapat diambil dengan catatan pekerja telah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 bulan terus-menerus.

“Prinsipnya, dengan diberlakukannya bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), maka pekerja yang bersangkutan tetap dianggap bekerja dan melaksanakan pekerjaannya. Sehingga, secara hukum, pekerja yang bersangkutan tetap berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari,” dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Kamis (30/9/2021).

Perbuatan perusahaan yang menghapus atau memotong cuti pekerja, tentunya bertentangan dengan hukum. Lebih lanjut, Kemnaker menyampaikan beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh pekerja saat mengalami kondisi tersebut.

“Perbuatan perusahaan yang menghapus atau memotong cuti pekerja yang menyebabkan jumlah cuti tahunannya kurang dari 12 hari, tentunya bertentangan dengan hukum,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, berikut tahapan-tahapan yang dapat pekerja upayakan:

1. Rekanaker perlu menempuh perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan pengusaha, paling lama 30 haru kerja.

2. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

3. Setelah itu, tahapan penyelesaian perselisihan hak selanjutnya dilakukan melalui mediasi.

4. Jika penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, pengusaha yang melanggar pemberian cuti tahunan dapat dikenai sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta (Pasal 81 angka 65 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (2) UU Ketenagakerjaan). (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD