“Kita tentu memiliki semangat yang sama agar program ini dapat diselesaikan sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mencari mitra yang akan membangun penyalur BBM Satu Harga,” katanya seraya menambahkan untuk wilayah Nusa Tenggara, diharapkan tahun ini dapat terbangun 10 penyalur BBM Satu Harga.
Untuk mempercepat pembangunan, dia berharap Pemda dapat membantu mempermudah perizinan jika ada kondisi tertentu harus memindahkan lokasi penyalur ke wilayah kabupaten atau kecamatan yang menarik bagi mitra secara keekonomian.
Faktor keekonomian yang menarik bagi mitra juga menjadi perhatian Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di wilayah lainnya, Pemda dapat berkontribusi dengan memindahkan atau mencarikan lokasi penyalur yang bernilai ekonomis bagi mitra.
Upaya lainnya yaitu menawarkan kepada putra daerah untuk dapat menjadi mitra penyalur BBM Satu Harga demi memajukan daerahnya. Selain itu, mengajak Hiswana Migas yang mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) eksisting di daerah sekitar lokasi penyalur BBM Satu Harga, agar menjadi calon mitra.
“Hiswana Migas yang mungkin memiliki beberapa SPBU di sekitar lokasi BBM Satu Harga bisa diajak untuk berkontribusi untuk daerah tersebut. Bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujar Saleh.
Lebih lanjut, Saleh meminta agar penyalur BBM Satu Harga harus dipastikan mendapat alokasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sesuai dengan kebutuhan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
Hadir dalam rapat ini, perwakilan Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi NTT dan NTB, serta Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah NTT Zico Wahyudi.
(FRI)