AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

BPK Beberkan Temuan Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif PNS 

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Rabu, 08 Desember 2021 06:32 WIB
BPK melaporkan temuan adanya penyimpangan laporan anggaran dinas PNS, di antaranya anggaran dinas fiktif dan melebihi standar.
BPK Beberkan Temuan Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif PNS  (Dok.MNC Media)
BPK Beberkan Temuan Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif PNS  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan  adanya masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020.

Di antaranya biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak. Biaya perjalanan dinas ganda ini pada 29 entitas dengan nilai Rp7,90 miliar.

"Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 33 K/L," tulis laporan yang dikutip, Selasa (7/12/2021).

BPK pun meminta agar setiap Kementerian dan Lembaga melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat.

"Permasalahan belanja perjalanan dinas fiktif dengan nilai Rp 1,05 miliar. Perjalanan fiktif ini di 5 entitas," tulisnya. 

Selain itu, ada anggaran belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program Corat Triangle Initiative (COREMAP- CTI) yang dibiayai pinjaman. Pinjaman ini bernama  IBRD Nomor 8336-ID, yaitu terdapat penggunaan  dana untuk kegiatan yang tidak berkaitan seperti biaya jasa pengurusan pengeluaran barang impor alat-alat penelitian hibah dari Institute of Oceanology-Chinese Academy of Science (IOCAS) yang tertahan di bea cukai, biaya jasa cetak buku, honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD