Rina Anggraeni
IDXChannel - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020.
Di antaranya biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak. Biaya perjalanan dinas ganda ini pada 29 entitas dengan nilai Rp7,90 miliar.
"Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 33 K/L," tulis laporan yang dikutip, Selasa (7/12/2021).
BPK pun meminta agar setiap Kementerian dan Lembaga melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat.
"Permasalahan belanja perjalanan dinas fiktif dengan nilai Rp 1,05 miliar. Perjalanan fiktif ini di 5 entitas," tulisnya.
