Sabir Laluhu
Mengutip KoranSINDO, Minggu (11/7/2021), tiga nilai anggaran tersebu jika di akumulasikan berjumlah lebih dari Rp763,85 miliar.
Dengan demikian, BPK menggariskan permasalahan pada PT Jakpro, PT Transjakarta, dan Perumda Pasar Jaya mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya, pertama, mengakibatkan kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
Kedua, kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Buku 2018 dan 2019. Ketiga, kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan kompensasi parkir, pengelolaan reklame digital dan non digital, dan denda.
BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar melakukan enam tindakan. Di antaranya, satu, memerintahkan pejabat terkait supaya dalam melaksanakan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku serta menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
Lalu yang kedua, memperhitungkan kelebihan bayar penghitungan subsidi PSO Tahun Buku 2018 dan 2019 dalam periode-periode tahun anggaran berikutnya. Tiga, menarik kekurangan penerimaan dan kerugian serta menyetorkan ke kas daerah/perusahaan, serta memperhitungkan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya. (SNP)
