IDXChannel - Lonjakan harga hingga kelangkaan yang terjadi terhadap komoditas minyak goreng mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demi mengatasi hal tersebut, mereka mengusulkan agar dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak Goreng Sawit.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan sudah satu bulan sejak HET minyak goreng sawit (MGS) curah terbaru diberlakukan, namun komoditas ini masih langka dan harganya masih di atas HET.
"Kalau dibiarkan entah sampai kapan harga MGS curah ini mencapai HET," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).
Mulyanto menambahkan dalam satu bulan terakhir ini pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya dengan harga domestic price obligation (DPO).
Sementara pendekatan industri, dilakukan melalui subsidi MGS via dana sawit. Namun hasilnya tetap saja pemerintah tidak dapat mengendalikan harga MGS sesuai HET, karena produsen dan distributor MGS-nya itu-itu saja dan bersifat oligopolistik.