Tangguh Yudha/MPI
"Berapa persisnya, itu masih terus diperhitungkan, karena ada negosiasi. Misalnya mana yang bisa di-cover insurance, mana yang tidak, mana yang jadi tanggung jawab shipping," tuturnya.
Bulog, kata Bayu, selalu berupaya menekan biaya demurrage impor. Selama ini dia menargetkan angka demurrage tak lebih dari tiga persen dari nilai barang yang diimpor.
"Biaya demurrage kami masih hitung dan tadi masih melakukan negosiasi. Jadi angka akhirnya belum selesai, tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor, mungkin insyaallah tidak lebih dari 3 persen," kata Bayu.
Tingginya biaya demurrage beras impor oleh Bulog menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut bersama dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terus mendorong reformasi tata kelola kepelabuhanan.
(RFI)
