AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

Butuh Dana USD102 Miliar, Kementerian PUPR Tawarkan Investasi Infrastruktur di Dubai Expo

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Kamis, 18 November 2021 06:37 WIB
Kementerian PUPR menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Dubai Expo 2021.
Kementerian PUPR menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Dubai Expo 2021. (Foto: MNC Media)
Kementerian PUPR menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Dubai Expo 2021. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur kepada para investor yang hadir di Investment Forum Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab, Senin-Selasa (15-16/11/2021). 

Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara perwakilan Kementerian PUPR, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman dan Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi. 

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada tahun 2020-2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar USD146 miliar.  

"Dari kebutuhan tersebut kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 30% atau sekitar USD44 miliar, sehingga ada gap pendanaan sekitar USD102 miliar," kata Agus. 

Sementara itu, 70 % sisanya diperoleh melalui investasi yang terus diupayakan melalui sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan, dan insentif pajak untuk penanaman modal baru.

Untuk meningkatkan minat investor ikut dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership, Agus mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha berinvestasi di bidang infrastruktur dalam negeri.

"Saat ini Kementerian PUPR memiliki 145 proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai sekitar USD92 miliar lewat skema KPBU.  Ada 53 proyek dalam tahap proposal, 69 proyek dalam tahap persiapan dan 23 proyek dalam tahap transaksi," ujar Agus. 

Dari jumlah tersebut di atas, Agus mengatakan ada 6 proyek di sektor PUPR yang siap ditawarkan, 5 di antaranya proyek jalan tol, 1 pemeliharaan bendungan dan pembangkit listrik tenaga mini hidro, dengan total investasi proyek USD 5,96 miliar. Proyek tersebut adalah Jalan Tol Semanan-Balaraja (32,72 km), Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (28,6 km), Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (61,5 km), Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung (31,1 km), Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci (40 km), serta Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan BOT  Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro. 

Sementara Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi mengatakan, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha asing untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

 "Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020/ Omnibus Law, kemudahan berusaha menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya dengan memotong birokrasi dan penyederhanaan proses perizinan usaha," ujar Putut. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD