Cegah Dampak Negatif pada Lapangan Kerja, Pemerintah Diminta Buat Regulasi Terkait AI

IDXChannel – Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai akan menggantikan beberapa pekerjaan di masa mendatang. Walaupun World Economic Forum menyebutkan bahwa AI akan menciptakan 97 juta lapangan pekerjaan baru, pemerintah tetap harus melakukan berbagai strategi untuk beradaptasi dengan perubahan ini.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Deniey Purwanto mengatakan formulasi ulang kebijakan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan.

Baca Juga:

Harga Cabai Rawit Mulai Merangkak Naik Jelang Puasa

“Reformulasi regulasi dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan. Misalnya, AI diterapkan di satu perusahaan untuk membantu sebagian tugas pelayanan pelanggan (customer service). Otomatis, jam kerja dari karyawannya berubah karena sebagian tugas sudah dikerjakan AI, ini pun berdampak pada gaji. Maka harus diatur bagaimana teknisnya,” ujar Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Deniey Purwanto dalam Diskusi Publik “Artificial Intelligence: Disrupsi Bagi Ekonomi?” secara virtual, Kamis (9/3/2023).

Kedua, Deniey menilai pemerintah harus melakukan penguatan sistem jaminan pengangguran dan jaminan sosial untuk mengantisipasi dampak hilangnya lapangan pekerjaan karena adopsi AI. Hal ini diperlukan lantaran banyak posisi yang akan terdampak.

Baca Juga:

Kemenhub Terbitkan Peraturan Baru AIS, Denda hingga Rp75 Juta bagi Kapal yang Melanggar

Deniey menambahkan, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap lapangan pekerjaan baru yang mungkin muncul dengan penerapan AI di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui kemampuan yang harus dipelajari untuk beradaptasi.

Baca Juga:

Restoran Indonesia di Hong Kong Ramai Pengunjung, Sandiaga Uno Semringah

Terakhir, pemerintah bisa melakukan kolaborasi dengan perusahaan untuk transisi adopsi AI. Dalam hal ini, perusahaan bisa melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengisi posisi yang tidak bisa dicapai oleh AI.

“Sehingga perusahaan tidak kehilangan opportunity cost yang sudah dikeluarkan di awal untuk melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja di awal. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan,” pungkasnya.

Program pelatihan tersebut pun bisa menyasar para mahasiswa untuk mempersiapkan mereka terhadap perubahan yang masif. (NIA)