Avirista M/Kontributor
IDXChannel - Seiring penambahan pasien Covid-19 di Malang, Wali Kota Malang Sutiaji menolak menerapkan jam malam untuk membatasi aktivitas warganya.
Penerapan jam malam ini dirasa Sutiaji akan membuat efek domino di perekonomian terlebih tidak tahu kapan ini akan selesainya.
"Kami tidak menerapkan jam malam. Kenapa? Itu nanti akan membuat karambol, efek domino luar biasa," ucap Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui awak media pada Kamis (24/6/2021) di DPRD Kota Malang.
Menurut Sutiaji, ia berkaca pada daerah lain yang menerapkan jam malam, yang menyebabkan berefek kepada para pekerja yang masih beraktivitas hingga malam hari. Hal ini menjadikan Sutiaji mempertimbangkan tidak melakukan pembatasan jam malam di Kota Malang kembali.
"Kalau jam 8 tutup semua, semuanya harus tutup jam 8. Matikan lampu semuanya, akan tetapi efek dominonya ada pengurangan tenaga kerja, karyawan," ujar Sutiaji.
Belum lagi nantinya pembatasan aktivitas di malam hari juga berimbas keuntungan para pelaku usaha. Selain itu, para pekerja yang sebenarnya tidak kehilangan pekerjaan juga dipastikan akan berkurang penghasilan dan insentifnya.
"Persoalannya, bagaimana saudara-saudara kita yang dikuranginya. Terus ada jam kerjanya dikurangi, insentif berkaitan dengan pengusaha. Yang kedua, orang-orang yang dipulangkan atau dirumahkan," kata pria kelahiran Lamongan ini.
Di sisi lain belum ada kejelasan sampai kapan penerapan ini dilakukan. Bila masing - masing daerah tidak kompak menerapkannya maka yang terjadi akan terjadi kecemburuan sosial di antara warganya.
"Ada daerah itu pukul 8 udah dimatikan lampu listrik. Jelas tidak ada kerumunan di tempat lain. Akan tetapi saya tanya, sampai kapan itu demikian? Karena, kalau tidak serentak seluruh Indonesia dengan kebijakan sama, masih tetap karena ini pergerakan orang," paparnya.
"Kita tutup mungkin jam malamnya sampai satu bulan. Yang daerah lain belum. Nanti kedatangan lagi, sama semuanya. mestinya dilakukan kebijakan secara nasional yang sama," imbuhnya.
Maka atas segala pertimbangan itu Sutiaji juga telah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kehadiran pemerintah saat ini memang harus jelas. Ya ini yang akan kami pertahankan. Dan kami sudah telepon pak dirjen," pungkasnya.
Sebagai informasi di Kota Malang pada Kamis terdapat penambahan angka kasus COVID-19 mencapai 20 kasus.Ini merupakan kasus penambahan COVID-19 terbanyak dalam dua bulan terakhir di Kota Malang. Dari catatan yang dihimpun dari Satgas COVID-19 dalam seminggu terakhir sejak tanggal 18 Juni 2021 terdapat penambahan kasus hingga 88 kasus.
Sedangkan total jumlah pasien Covid-19 mencapai 6.953 kasus terkonfirmasi positif covid-19. Rinciannya 122 pasien aktif atau menjalani perawatan, 6.177 pasien sembuh, dan 654 pasien dinyatakan meninggal dunia.
(SANDY)
