AALI
8425
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1250
ACES
1310
ACST
246
ACST-R
0
ADES
2720
ADHI
885
ADMF
7675
ADMG
218
ADRO
1400
AGAR
368
AGII
1395
AGRO
2300
AGRO-R
0
AGRS
246
AHAP
68
AIMS
342
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3990
AKSI
422
ALDO
715
ALKA
292
ALMI
238
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/09/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
458.78
1.26%
+5.72
IHSG
6108.27
0.78%
+47.51
LQ45
862.18
1.23%
+10.45
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16184.50
0.1%
+16.33
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,240
Emas
814,120 / gram

Aktivis Lingkungan Tolak Pembukaan 60.000 Ha Perkebunan Sawit di Malang

ECONOMICS
Avirisda M/Kontributor
Kamis, 10 Juni 2021 16:46 WIB
Rencana Pemerintah Kabupaten Malang membuka lahan perkebunan sawit seluas 60.000 hektare (Ha) di tolak sejumlah aktivis lingkungan.
Aktivis Lingkungan Tolak Pembukaan 60.000 Ha Perkebunan Sawit di Malang (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Rencana Pemerintah Kabupaten Malang membuka lahan perkebunan sawit seluas 60.000 hektare (Ha) di tolak sejumlah aktivis lingkungan. Perkebunan tersebut menurut mereka hanya akan menimbulkan kerugian bagi petani dan rusaknya lingkungan.

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan menyatakan sikap atas rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Para aktivis menilai pembukaan perkebunan kelapa sawit, akan memberikan dampak di berbagai aspek.

Juru Bicara (Jubir) Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan, Atha Nursasi menuturkan, budidaya perkebunan kelapa sawit disebut banyak merugikan dari sisi ekosistem lingkungan dan ekonomi pengelolaannya. Dari sisi keuntungan ekonomi untuk petani misalnya, mereka hanya mendapatkan Rp 700 sampai 800 per kilo, di setiap masa panen. 

"Maka yang didapatkan adalah kerugian, karena tidak setara dengan biaya perawatan yang tinggi, serta di bawah tegakkan sawit tidak bisa ditanami tanaman apapun," kata Atha saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (10/6).

Dibandingkan perkebunan kelapa sawit, kata Atha, wilayah Malang selatan sebenarnya memiliki potensi dijadikan pengelolaan tanaman lain, seperti kopi, coklat, hingga buah - buahan tropis, seperti mangga, alpukat, nangka, durian, dan lain - lain. Bahkan, sifatnya baik untuk lingkungan dan menguntungkan petani secara ekonomi.

Seperti diketahui, wilayah Malang Selatan memiliki potensi di bidang pariwisata berbasis alam. Jika lingkungan terjaga, maka potensi wisata alam juga akan meningkat. Sebab itu, rencana perkebunan sawit dengan luasan 60 ribu hektar (ha) akan menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem lingkungan di Malang selatan. 

Menurut Atha, keberadaan sawit yang monokultur akan menghilangkan biodiversitas di Malang Selatan. Pasalnya, wilayah ini termasuk kawasan esensial karena terdapat hutan lindung dengan biodiversitas pentingnya seperti adanya flora dan fauna khas. "Salah satunya ialah lutung Jawa yang sudah langka dan menuju kepunahan," kata Atha. 

Keberadaan perkebunan kelapa sawit juga bakal mengancam kawasan hutan, termasuk hutan lindung yang masuk kawasan konservasi, yang ada di Malang selatan. Perkebunan kelapa sawit juga bisa mengancam sumber air yang terdapat di sekitarnya.  Sebab, sawit memiliki akar pendek sehingga bukan termasuk tanaman yang bisa menyimpan dan merawat air. 

"Budidaya skala masif dan sama saja untuk budidaya lainnya yang monokultur akan mendegradasi ekosistem dan mendorong adanya penurunan kualitas dan kuantitas 'degradasi' mata air dalam jangka panjang," jelasnya.

Berdasarkan ancaman-ancaman tersebut, maka rencana budidaya sawit di Malang Selatan termasuk kesalahan fatal. Atha berpendapat, kebijakan tersebut akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Hal ini karena akan meningkatkan kerentanan alam dan mempertinggi resiko bencana. 

Aliansi Selamatkan Hutan Malang Selatan pun mendorong Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang dapat membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan. Kemudian membuat perencanaan tata ruang di wilayah Malang Selatan dengan tumpuan utama kawasan perlindungan untuk menjaga jasa lingkungan. Lalu merehabilitasi dan merestorasi kawasan hutan di Malang Selatan berbasis partisipasi.

Aliansi juga meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Yakni dengan budidaya tanaman pohon buah-buahan tropis dan ekowisata. Budidaya ini dinilai lebih nyata dalam memberikan keuntungan bagi rakyat. 

"Selanjutnya juga meminta menjamin kehidupan rakyat agar mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkelanjutan," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Bupati Malang, M Sanusi pada 2019 telah menyatakan kesiapannya untuk membudidayakan kelapa sawit di wilayahnya. Kesediaannya ini termasuk untuk membangun pabrik biosolar dan biopremium berbahan kepala sawit.

Sanusi menjelaskan, kesiapannya dalam membudidayakan kelapa sawit tidak lepas dari permintaan pemerintah pusat. Penawaran ini diperoleh dalam rakor bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Gubenur Jawa Timur (Jatim) di Surabaya.

"Dalam rakor itu, Menko Ekonomi menyampaikan pemerintah ke depan akan mengembangkan pabrik biosolar dan biopremium berbahan baku kelapa sawit. Lalu ditanya bupati mana yang siap? Saya jawab Malang siap," ujar Sanusi kepada wartawan di Singosari, Kabupaten Malang. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD