Namun jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, pengusaha hanya bisa pasrah dan akan menerima keputusan tersebut karena pengusaha juga menyadari bahwa ini keputusan yang sulit bagi pemerintah. Untuk keselamatan warga dan menekan laju penularan Covid-19 kebijakan tersebut harus diambil sekalipun dampaknya akan mempengaruhi kinerja ekonomi.
"Jika kebijakan tersebut diterapkan, harapan kami satgas covid bersama aparat terkait lainnya agar tetap aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan penindakan berupa pemberian sanksi tegas kepada warga yang melanggar prokes," kata Sarman.
Dia juga berharap agar pemerintah tetap memberikan berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang selama ini ditujukan untuk mengurangi beban pengusaha dapat diperpanjang sampai akhir tahun depan. Termasuk berbagai program bansos, bantuan modal kerja UMKM, Kartu Pra Kerja, subsidi gaji pekerja dapat diteruskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk memiliki kesadaran yang sama menjalankan kebijakan pemerintah dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M untuk mengendalikan dan menekan laju penularan Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah dan pengusaha akan tetapi tugas kita bersama," tandasnya. (RAMA)