"Kapasitas TPS pasti dibatasi, misalnya yang asalnya untuk 100 orang dipecah menjadi 50, otomatis kan TPS dan petugas nambah. Implikasinya pasti ke anggaran, itu yang harus diperhitungkan," kata dia.
Disinggung soal jadwal pelaksanaan Pilkades serentak yang masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri, dirinya akan mengikuti apa yang diputuskan oleh pusat dan panitia di tingkat KBB. "Selaku panitia, pastinya kita menunggu surat edaran selanjutnya dari ketua panitia Pilkades tingkat kabupaten dan arahan dari DPMD," pungkasnya.
(IND)