sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Diguyur Pusat Rp22 triliun, Daerah Baru Salurkan Bansos 34 Persen

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
05/12/2022 17:15 WIB
Pemerintah pusat menganggarkan Rp22,26 triliun untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi seluruh Kabupaten/Kota pada 2022.
Diguyur Pusat Rp22 triliun, Daerah Baru Salurkan Bansos 34 Persen (Foto: MNC Media)
Diguyur Pusat Rp22 triliun, Daerah Baru Salurkan Bansos 34 Persen (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah pusat menganggarkan Rp22,26 triliun untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi seluruh Kabupaten/Kota pada 2022. Dari jumlah itu, baru 36,61% yang terealisasi menjelang tutup tahun.

"Gabung provinsi kabupaten kota itu (dana BTT) ada Rp22 triliun lebih, baru terealisasi Rp7,7 triliun (per Desember), itu baru 36,61%," kata Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/12/2022).

Mendagri Tito menjelaskan dana BTT tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pemerintah daerah sebagai bantalan ekonomi masyarakat sehingga bisa menopang daya beli masyarakat.

"Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih, dana BTT yang belum dipakai oleh daerah-daerah, ini data Provinsi, Kabupaten/Kota," sambungnya.

Mendagri Tito berharap Pemda bisa segera melakukan intervensi pasar agar harga bahan pokok stabil atau lebih murah, selain itu bisa mengalokasikan subsidi untuk sektor transportasi yang menjadi kontributor inflasi di Indonesia.

"Jadi tolong ini manfaatkan betul sisa akhir tahun, untuk intervensi pada masyarakat, baik transportasi, kemudian untuk masyarakat yang sulit, para petani, nelayan, untuk membuka operasi pasar, pasar murah, dan lainnya, ini bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Pada kesempatannya, Mendagri Tito juga menyoroti tentang kinerja Pemda yang masih minim membelanjakan anggarannya. 
Bahkan tinggal tersisa 25 hari lagi tahun 2022 selesai, jika diakumulasikan uang daerah masih ada sekitar Rp219 triliun yang belum dibelanjakan.

"Belanja perlu tinggi agar ada uang beredar di masyarakat, dari APBD selain APBN, kalau uang beredar dari masyarakat, maka daya beli akan tinggi, konsumsi rumah tangga yang Menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi jadi akan tinggi," pungkasnya.

(DES)

Halaman : 1 2
Berita Rekomendasi

Berita Terkait
Advertisement
Advertisement