Namun, karena penyalur utama BBM RON 90 adalah Pertamina, yang merupakan BUMN, keputusan penentuan harganya kembali ke pemerintah lagi.
"Akhirnya ini jadi masih dikalkulasi, biaya dan manfaatnya terutama menyelaraskan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujar Komaidi.
Lebih lanjut, dalam mengantisipasi naiknya harga BBM, perlu adanya sharing beban yang dilakukan oleh negara melalui APBN, BUMN dan konsumen.
Jika hanya mengandalkan APBN, beban keuangan negara semakin berat. Jika hanya mengandalkan masyarakat, daya beli akan menurun tajam.
"Kalau hanya ke BUMN juga bahaya kalau keuangan mereka terganggu, sementara mereka jadi ujung tombak (penyaluran BBM), dikhawatirkan mereka jadi krisis. Jadi memang harus seimbang," tutur Komaidi. (TYO)