Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kasus lonjakan harga minyak goreng hingga langkanya pasokan yang tersedia di pasar domestik yang terjadi sejak akhir 2021 hingga pertengahan 2022 telah menyeret nama sejumlah pihak sebagai biang keladi.
Salah satunya adalah kelompok usaha Wilmar Group, yang dituding telah menjalankan praktik bisnis kartel di industri minyak goreng nasional, sehingga menjadi penyebab atas kelangkaan pasokan minyak goreng tersebut.
Menjawab hal tersebut, pihak Wilmar Group mengklaim bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, dan bahkan sejauh ini belum dapat dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai representasi pemerintah dalam kasus ini.
Hal itu disampaikan oleh Rikrik Rizkiyana, dari kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partners (AHP), selaku kuasa hukum dari lima pihak terlapor dari Grup Wilmar, yang oleh KPPU dituduh telah saling bersepakat dan bersekongkol untuk menerapkan praktik kartel di industri minyak goreng nasional.
"Tidak ada kesepakatan antara produsen dalam menetapkan harga (kartel) maupun membatasi peredaran atau penjualan produk minyak goreng. Sejauh ini (KPPU) juga belum mampu memberikan bukti empiris tentang tuduhan adanya kesepakatan antar-terlapor," ujar Rikrik, Minggu (15/1/2023).
