Dorong Ekonomi Kreatif Dapat Nilai Tambah, Pemerintah Fasilitasi Kekayaan Intelektual

IDXChannel - Pemerintah mendorong ekonomi kreatif (ekraf) mendapat nilai tambah. Salah satu caranya dengan berkomitmen terus memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku ekraf.

"Kekayaan intelektual ini akan terus kami fasilitasi sehingga para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan nilai tambah,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Baca Juga:

Sri Mulyani Sebut Aturan Barang Bawaan oleh Bea Cukai Justru Permudah Penumpang

Sandiaga menambahkan, saat ini sudah lebih dari 10.000 jenama (pelaku ekraf) yang sudah difasilitasi hak kekayaan intelektualnya.

"Semoga jumlah pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitas tersebut akan terus bertambah. Karena jenama ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian kita ke depan," katanya.

Baca Juga:

Menparekraf: Aturan Baru Bea Cukai Dorong Produk Ekonomi Dalam Negeri

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pembiayaan ekonomi kreatif dan pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Selain pembiayaan, pemerintah juga akan menyediakan pelatihan, serta memberikan bantuan permodalan dan pemasaran.

Sebagai informasi, HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain, hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.

(NIY)