Nia Deviyana
IDXChannel - Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong industri kecil untuk terus meningkatkan daya saing dan memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa pemerintah.
Caranya dengan memfasilitasi pembuatan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri pelaku industri kecil.
"Penerbitan sertifikat TKDN bagi industri kecil ini sudah semakin mudah dan tanpa biaya," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, melalui keterangan tertulis, Kamis (12/1/2023).
Reni menjelaskan kemudahan yang diberikan berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN.
"Jadi, industri kecil akan melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi aspek bahan atau material langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung pabrik (factory overhead), dan biaya untuk pengembangan," tuturnya.
Reni mengemukakan, aturan TKDN IK bertujuan agar industri kecil dapat menjadi sasaran belanja pemerintah, BUMN dan BUMD. Tahun ini, Kemenperin menargetkan sebanyak 2 juta produk IKM dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah, BUMD serta BUMN, diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri, sekaligus memberikan multiplier effect yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tahun ini dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor," paparnya.
