Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Komisi VI DPR mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menghindari beban denda yang tertuang dalam kontrak Take or Pay (TOP).
Adapun penghematan yang bisa dilakukan PLN sebesar Rp47,05 triliun pada 2022.
Cara PLN menghindari beban denda tersebut yaitu dengan melakukan renegosiasi kontrak bersama para kontrak dengan para perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan apresiasi terhadap PLN yang mampu mengoptimasi kontrak ini. Gde menjelaskan ini menjadi perhatian Komisi VI agar tak menjadi beban bagi PLN, mengingat kondisi penurunan konsumsi listrik terjadi karena adanya pandemi covid-19.
"Renegosiasi TOP bisa dilakukan bahkan mencapai Rp 47 triliun," jelas Gde dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) PLN bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/2/2023).
Senada dengan Gde, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Haeron juga mengapresiasi capaian PLN. Herman menilai, era rezim TOP mestinya disudahi saja lantaran menjadi beban PLN ke depannya. Ia mengatakan Komisi VI mendukung untuk PLN memiliki kontrak baik pengadaan maupun kontrak jual beli listrik yang lebih fleksibel.
"Menurut saya, harus diakhiri era take or pay untuk energi yang basisnya memang bisa dikurangi. Untuk gas memang agak sulit ya, tapi kalau batu bara bisa di manage, pembakarannya bisa disiasati. Jadi bisnis lebih fair, dan ini menguntungkan bagi PLN," terang Herman.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan di tengah kondisi pandemi covid-19 kemarin memang PLN menghadapi tantangan oversupply. Untuk memitigasi adanya beban TOP, PLN melakukan optimasi kontrak khususnya dengan IPP.
"Di tengah kondisi oversupply, kami secara mandiri bernegosiasi dengan IPP untuk memundurkan COD-nya supaya oversupply tidak semakin parah. Dan akhirnya kami berhasil memperjuangkan cost saving hingga Rp47 triliun dari konsultasi bersama dengan 17 IPP secara mandiri untuk mencari titik temu solusi," jelas Darmawan.
Darmawan memerinci, hingga akhir 2021 konsultasi bersama dengan IPP telah berhasil menekan TOP sebesar Rp37,21 triliun. Upaya optimasi kontrak terus dilakukan PLN pada 2022 sehingga TOP yang berhasil ditekan adalah Rp9,83 triliun. (NIA)
