Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel – Program hilirisasi nikel tengah menjadi sorotan. Bahkan laporan pemerintah terkait penerimaan negara dari kebijakan tersebut dinilai tidak masuk akal.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dia bahkan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel.
“Agar fair BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel ini. Sebab angka yang disampaikan pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal," ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (14/8/2023).
Mulyanto menilai klaim Pemerintah yang diulang-ulang oleh Presiden Jokowi, akan adanya kenaikan signifikan terkait ekspor nikel dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun pada 2022 merupakan hal yang sangat janggal sekaligus meragukan. Ia menduga, angka tersebut bukanlah jumlah penerimaan negara, melainkan total nilai ekspor nikel oleh perusahaan smelter asing yang ada di Indonesia.
"Jangan-jangan angka itu bukan penerimaan negara, namun sekedar angka ekspor nikel yang dilakukan oleh industri smelter asing, yang keuntungannya terutama dinikmati oleh investor smelter tersebut. Dan sama sekali, bukan merupakan penerimaan negara. Ini kan beda jauh tafsirnya," tegas Mulyanto.
