Atikah Umiyani/MPI
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi mendapat kritik keras darih ekonom senior Faisal Basri. Oleh karena itu, Mulyanto mendesak Pemerintah transparan dalam menyatakan besaran penerimaan negara dari hilirisasi nikel, demi mencegah adanya salah tafsir di masyarakat.
Ia menyebut, Pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang sumber penerimaan negara tersebut. Terlebih, kata Mulyanto, industri smelter selama ini mendapat tax holiday pph badan, tidak membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), serta bebas dari pajak ekspor.
"Bahkan, penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi (NPI) pun baru direncanakan akan berlaku pada tahun 2022, namun tertunda hingga hari ini," pungkasnya.
(FRI)
