Atikah Umiyani/MPI
Menurut Gunhar, dengan kepemilikan saham mayoritas oleh pemerintah maka akan berdampak pada kepentingan negara serta memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat.
Terlebih, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik, sehingga membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian. Dia menegaskan pentingnya pemerintah melalui BUMN, dalam hal ini MIND ID, memiliki hak suara dalam membuat keputusan.
"Kalau MIND ID punya saham 40% saja sudah bisa membuat keputusan, artinya mempengaruhi keputusan strategis Vale Indonesia. Jadi proses penggantian KK ke IUPK ini harus di-push untuk kepentingan bangsa dan masa depan,” tegas Ranson.
Dengan dominasi MIND ID di dalam Vale, maka pemerintah memiliki hak suara dan keputusan strategis untuk mendukung berbagai program pengurangan emisi. Hal ini berperan penting jika pemerintah serius mencapai Net Zero Emission di 2060 atau lebih cepat.
"Kementerian ESDM harus punya keberanian dalam membuat kebijakan strategis untuk kepentingan masa nanti,” jelasnya.
