AALI
12150
ABBA
188
ABDA
6250
ABMM
3000
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
5800
ADHI
695
ADMF
8050
ADMG
179
ADRO
3110
AGAR
330
AGII
1985
AGRO
915
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
935
AKRA
1010
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
294
ALMI
294
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.01
-0.42%
-2.26
IHSG
6879.56
-0.5%
-34.58
LQ45
1012.35
-0.35%
-3.58
HSI
20079.32
-0.16%
-32.78
N225
26713.08
-0.13%
-35.06
NYSE
15290.38
1.69%
+254.51
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
876,842 / gram

DPR Desak Sri Mulyani Segera Lunasi Utang Rp4,5 Triliun ke Bulog

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Senin, 17 Januari 2022 13:38 WIB
Legislator menilai pembayaran utang pemerintah akan membantu mendorong operasional Bulog sepanjang tahun ini.
DPR Desak Sri Mulyani Segera Lunasi Utang Rp4,5 Triliun ke Bulog (FOTO:MNC Media)
DPR Desak Sri Mulyani Segera Lunasi Utang Rp4,5 Triliun ke Bulog (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Komisi IV DPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melunasi piutang Perum Bulog senilai Rp4,5 triliun. 

Legislator menilai pembayaran utang pemerintah akan membantu mendorong operasional Bulog sepanjang tahun ini.  

Dalam rapat dengar pensmdapat (RDP) bersama Direktur Utama Bulog, Budi Waseso hingga manajemen ID Food atau Holding BUMN Pangan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap RDP bisa merekomendasikan dan menyarankan agar Kementeruan Keuangan segera melunasi kewajiban pemerintah terhadap BUMN di sektor pangan tersebut.  

"Tolong pada kesimpulan rapat (RDP) dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar," ujar Sudin, Senin (17/1/2022).  

Dalam kesempatan terousah, Budi Waseso membeberkan, utang pemerintah senilai Rp 4,5 triliun yang belum dibayarkan pemerintah berasal dari penugasan negara perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton. 

Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp 173 miliar. 

"Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun belum terbayar. Saya sampaikan disposal 20.000 ton lalu sampai saat ini belum ada pembayarannya. Negara punya utang ke kami Rp 173 miliar dari situ (disposal)," ujar Buwas -sapaan akrab Budi Waseso-, beberapa waktu lalu.  

Namun, secara agregat total utang Perum Bulog hingga akhir 2021 sebesar Rp13 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari utang pengadaan CBP. 

Buwas juga mencatat hingga akhir tahun ini Bulog telah menyerap beras petani sebanyak 1,2 juta ton. Sumber pendanaan jumlah serapan beras petani dalam negeri itu pun berasal dari pinjaman perbankan. 

"Utang kita ini Rp13 triliun, itu dimana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Dimana sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan (belum dibayarkan)," ujar Buwas saat konferensi pers. 

Bahkan, dia memastikan pihaknya kembali melakukan pinjam manakala ada penugasan pemerintah berupa penyerapan CBP pada tahun 2022. 

Menurutnya, seyogyanya pemerintah langsung melakukan pembayaran kepada Bulog, apabila pengadaan CBP yang berasal dari beras petani sudah dilakukan perusahaan. Namun, kondisi menjadi terbalik, hingga pengadaan CBP dilakukan pemerintah belum juga melakukan pembayaran 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD