DPR Desak Sri Mulyani Segera Lunasi Utang Rp4,5 Triliun ke Bulog
IDXChannel - Komisi IV DPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melunasi piutang Perum Bulog senilai Rp4,5 triliun.
Legislator menilai pembayaran utang pemerintah akan membantu mendorong operasional Bulog sepanjang tahun ini.
Dalam rapat dengar pensmdapat (RDP) bersama Direktur Utama Bulog, Budi Waseso hingga manajemen ID Food atau Holding BUMN Pangan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap RDP bisa merekomendasikan dan menyarankan agar Kementeruan Keuangan segera melunasi kewajiban pemerintah terhadap BUMN di sektor pangan tersebut.
"Tolong pada kesimpulan rapat (RDP) dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar," ujar Sudin, Senin (17/1/2022).
Dalam kesempatan terousah, Budi Waseso membeberkan, utang pemerintah senilai Rp 4,5 triliun yang belum dibayarkan pemerintah berasal dari penugasan negara perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton.
Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp 173 miliar.
"Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun belum terbayar. Saya sampaikan disposal 20.000 ton lalu sampai saat ini belum ada pembayarannya. Negara punya utang ke kami Rp 173 miliar dari situ (disposal)," ujar Buwas -sapaan akrab Budi Waseso-, beberapa waktu lalu.
Namun, secara agregat total utang Perum Bulog hingga akhir 2021 sebesar Rp13 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari utang pengadaan CBP.
Buwas juga mencatat hingga akhir tahun ini Bulog telah menyerap beras petani sebanyak 1,2 juta ton. Sumber pendanaan jumlah serapan beras petani dalam negeri itu pun berasal dari pinjaman perbankan.
"Utang kita ini Rp13 triliun, itu dimana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Dimana sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan (belum dibayarkan)," ujar Buwas saat konferensi pers.
Bahkan, dia memastikan pihaknya kembali melakukan pinjam manakala ada penugasan pemerintah berupa penyerapan CBP pada tahun 2022.
Menurutnya, seyogyanya pemerintah langsung melakukan pembayaran kepada Bulog, apabila pengadaan CBP yang berasal dari beras petani sudah dilakukan perusahaan. Namun, kondisi menjadi terbalik, hingga pengadaan CBP dilakukan pemerintah belum juga melakukan pembayaran
(SANDY)
