AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.45
N225
28124.28
-1.28%
-364.85
NYSE
0.00
-100%
-17166.28
Kurs
HKD/IDR 1,832
USD/IDR 14,293
Emas
840,167 / gram

DPR Gelar Sidang Paripurna Bahas RUU APBN 2022 Siang Ini

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Kamis, 19 Agustus 2021 10:23 WIB
DPR RI akan menggelar sidang paripurna dalam masa persidangan I Tahun 2021-2022, Kamis (19/8/2021).
DPR RI akan menggelar sidang paripurna dalam masa persidangan I Tahun 2021-2022, Kamis (19/8/2021). (Foto: MNC Media)
DPR RI akan menggelar sidang paripurna dalam masa persidangan I Tahun 2021-2022, Kamis (19/8/2021). (Foto: MNC Media)

IDXChannel - DPR RI akan menggelar sidang paripurna dalam masa persidangan I Tahun 2021-2022, Kamis (19/8/2021) siang ini. Forum tertinggi di parlemen itu diagendakan akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN.

Dalam agenda paripurna nanti, Puan meminta fraksi-fraksi memberikan masukan dan pandangan yang komprehensif terkait hal tersebut.

“Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Puan di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kebijakan fiskal juga akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

“DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini,” ujarnya.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan kembali APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi Covid-19.

“Kunci kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan. Maka DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal, baik itu pada legislasi, anggaran serta pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi yang masih serba belum pasti akibat pandemi,” tutur dia melanjutkan.

Selain pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2022, rapat paripurna DPR RI hari ini juga beragendakan pertanggungjawaban APBN 2020. Rapat paripurna akan digelar gabungan virtual dan fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD