Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk menaikkan sejumlah lokasi wisata menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi, alasan kenaikan tersebut dilakukan dengan alasan konservasi alam.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta agar isu konservasi menjadikewajiban bagi setiap pengelola di situs cagar budaya maupun taman nasional, terutama destinasi wisata prioritas. Sehingga, dia mengingatkan konservasi tak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif detinasi wisata.
“Konservasi sifatnya wajib, jangan hanya dijadikan alasan untuk menaikkan tarif,” kata Fikri dalam RDPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta, dam Nusa Tenggara Timur, PT Taman Wisata Candi (PT TWC) Borobudur & Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, serta PT Flobamor di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Selasa (23/8/2022).
Fikri melanjutkan, dalam konteks konservasi selalu harus memperhatikan carrying capacity atau daya dukung dan daya tampung suatu cagar budaya maupun taman nasional untuk menjaga keberlangsungan destinasi wisata tersebut.
“Daya dukung dan daya tampung harus tertuang dalam dokumen perda tentang rencana tataruang dan wilayah (RTRW),” imbuh politisi PKS ini.
