DPR RI Sahkan Perubahan UU Nomor 38 2004, Menteri PUPR: Layanan Terhadap Jalan Lebih Optimal

"Tugas Pemerintah selanjutnya adalah menyusun peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis. Bentuknya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PUPR," tambah Menteri Basuki. 

Baca Juga:

Ini Langkah Kemen PUPR Pulihkan Akses dan Permukinan Pasca-Erupsi Semeru

Pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diharapkan dapat menjamin beberapa aspek, yaitu: Ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan arus penumpang dan barang; Pelayanan jalan yang andal dan prima yang berpihak pada kepentingan masyarakat; Sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna; serta Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel dan berkeadilan yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.

(IND)