Michelle Natalia
IDXChannel - DPR akhirnya menyepakati belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RUU APBN 2024. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pun berterima kasih pada parlemen.
Sebab, anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendanai program-program nasional yang penting, mulai dari Pemilu 2024, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN pusat dan TNI Polri sebesar 8%, dan penggunaan produk-produk dalam negeri di dalam pelaksanaan belanja K/L.
Angka ini juga mencakup bantuan sosial yang harus makin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah.
"Kami terus melihat dan kemudian mencatat berbagai pandangan, baik yang disampaikan di dalam Panja maupun masing-masing fraksi dalam pandangan mini fraksi hari ini. Kita mengakui bahwa di dalam pembahasan dengan DPR, bahkan dalam 3 minggu terakhir banyak sekali perubahan terjadi melihat berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian global maupun nasional," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Contohnya seperti harga minyak yang hari ini untuk Brendt telah mencapai USD95 per barel, naik 11% dalam 3 minggu. "Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," tambah Sri.
Asumsi APBN 2024 dari mulai pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, nilai tukar Rp15.000 per USD, tingkat suku bunga 10 tahun 6,7% untuk SBN, harga minyak mentah USD82 per barel, lifting minyak 635 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.003.000 barel setara minyak per hari telah disepakati.
Hal ini, sebut Sri, memberikan implikasi terhadap postur APBN. "DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN tahun 2024 adalah sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29%. Pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun," pungkas Sri.
(FRI)
