Terkait penyerapan fiskal, realisasi belanja APBN Kementerian PKP per 23 Oktober 2026 telah menyentuh 68,83 persen di luar alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Apabila memperhitungkan suntikan ABT untuk pengadaan hunian tetap (huntap), serapan anggaran berada pada posisi 58,33 persen.
Penguatan akses perumahan juga dipacu melalui instrumen pembiayaan terjangkau. Sepanjang periode pelaporan terkini, penyaluran rumah bersubsidi melalui skema FLPP telah menjangkau 187.259 unit.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera serta jajaran perbankan mitra atas kelancaran penyaluran tersebut, dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tercatat sebagai penyalur terbesar.
Realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp28,164 triliun, yang terbagi ke dalam dukungan sisi pasokan senilai Rp9,5 triliun dan sisi permintaan sebesar Rp18,6 triliun. Fasilitas ini dirancang untuk memperkuat modal kerja para pengembang perumahan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses permodalan untuk mendirikan, membeli, maupun merenovasi tempat tinggal.