Rohman Wibowo
Tak hanya itu, gejolak di bank sentral turut menekan pemerintah selaku penerbit Surat Berharga Negara (SBN). Ketika investor melihat peningkatan risiko kelembagaan, mereka akan meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi, sehingga pemerintah harus membayar bunga utang baru maupun refinancing secara lebih mahal.
Achmad menyoroti laporan APBN KiTa edisi Juli 2026, pembiayaan utang neto hingga akhir Juni telah menyentuh Rp477,4 triliun atau 57,4 persen dari target APBN, sedangkan penerbitan SBN neto mencapai Rp501,2 triliun atau setara 62,7 persen dari target tahunan.
"Dengan kebutuhan penerbitan yang masih besar, perubahan persepsi investor terhadap independensi BI dapat langsung menaikkan biaya pembiayaan negara," tutur Achmad.
(NIA DEVIYANA)
