Pengamat mengatakan Pemerintah Israel harus memangkas anggaran besar-besaran untuk memperbaiki kondisi fiskalnya. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih enggan untuk mencabut subsidi bagi kelompok garis keras yang bersekutu dengannya di pemerintahan.
"Selama subsidi untuk anggota koalisi masih ada, biaya utang akan tetap tinggi," kata Rafi Gozlan, kepala ekonom di IBI Investment House.
Kondisi ekonomi Israel bisa makin buruk seiring berlarutnya perang dengan Palestina. Moody's baru-baru ini memprediksi defisit anggaran Pemerintah Israel bisa menembus 7%. (WHY)