Program Kementerian BUMN yang mengalami pemotongan dana diantaranya, perjalanan dinas dipangkas sebesar 54 persen, biaya pengawasan BUMN 50 persen, pengurangan fasilitas IT 41 persen.
Lalu, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 90 persen, 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan, 66 persen penyesuaian kendaraan dinas yang semula menggunakan kendaraan listrik menjadi hybrid dengan nilai yang lebih murah.
Kemudian, penghematan 43 persen kegiatan rapat dan meniadakan hal-hal yang bersifat seremonial.
“Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung, jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar. Semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1-2 bulan ke depan pimpinan,” kata dia.
(kunthi fahmar sandy)